Kementerian Kesehatan Gaza Sebut Tidak Ada Rumah Sakit yang Beroperasi Penuh di Jalur Gaza

Internasional, gemasulawesi – Maher Shamiyeh, yang merupakan pejabat Kementerian Kesehatan Gaza, telah memberikan informasi terkini pada tanggal 23 Januari 2025 waktu setempat mengenai situasi buruk yang dialami oleh fasilitas medis di wilayah Jalur Gaza.

Menurut Maher Shamiyeh, tidak ada rumah askit yang beroperasi penuh di Jalur Gaza dan Gaza utara menjadi sasaran serangan yang menargetkan semua aspek kehidupan di sana.

“Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara hancur total,” ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya menuntut bantuan segera untuk merehabilitasi dan memulihkan seluruh sektor perawatan kesehatan termasuk dengan pemeliharaan fasilitas medis dan pembangunan kembali fasilitas yang hancur.

Baca Juga:
Pemukim Penjajah Israel Bertopeng Serbu Desa Palestina dan Melukai Sedikitnya 12 Orang

“Kami menuntut agar penjajah Israel segera membebaskan Dr. Hussam Abu Safia, direktur RS Kamal Adwan, bersama dengan semua staf medis, dokter, dan perawat yang ditahan secara tidak adil dan melanggar hukum,” katanya.

Di sisi lain, Badan pengatur Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC menyatakan sangat prihatin menyusul upaya Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada lembaga PBB itu atas surat perintah penangkapannya terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Surat perintah penangkapan dikeluarkan atas perilaku penjajah Israel selama perang di Jalur Gaza.

Awal bulan Februari diketahui legislator di majelis rendah Kongres Amerika Serikat meloloskan UU Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah dengan suara 243 berbanding 140 sebagai sinyal dukungan yang kuat terhadap penjajah Israel.

Baca Juga:
436 Ribu Rumah Hancur atau Rusak di Jalur Gaza, Total Biaya Rekonstruksi 40 Miliar Dolar AS

UU itu mengusulkan sanksi untuk setiap warga negara asing yang membantu ICC dalam upayanya untuk menyelidiki, mengadili atau menahan warga negara AS atau warga negara sekutu yang tidak mengakui otoritas pengadilan itu.

Di sisi lain, mantan panglima militer penjajah Israel, Moshe Ya’alon, mengklaim pemerintah penjajah Israel saat ini bertindak melawan kepentingan negara tersebut dalam mencoba memperpanjang perang di Jalur Gaza.

Dalam komentar yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat penjajah Israel dia menyebutkan pemerintah ingin perang terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya yang bertentangan dengan kepentingan penjajah Israel.

“Pemerintah tidak bertindak dengan tulus untuk membebaskan para sandera dan kami bisa saja membebaskan mereka di bulan November 2023,” pungkasnya. (*/Mey)