Hamas Kutuk Tindakan Dinas Keamanan Palestina yang Targetkan Pejuang Perlawanan di Tepi Barat

Internasional, gemasulawesi – Hamas mengutuk tindakan Dinas Keamanan Palestina yang menargetkan pejuang perlawanan Palestina dan mereka yang dicari oleh pendudukan penjajah Israel di seluruh Tepi Barat, khususnya di Kegubernuran Jenin.

Dalam pernyataannya, Hamas juga berduka atas tewasnya Rebhi Shalabi yang dibunuh oleh Dinas Keamanan PA di Kamp Pengungsi Jenin.

“Pendekatan memalukan Dinas Keamanan PA memicu pertikaian internal yang harus dihindari oleh rakyat Palestina pada tahap sensitif ini,” ucap mereka.

Dia menyerukan kepada faksi-faksi Palestina dan kekuatan-kekuatan nasional, lembaga-lembaga politik, hukum dan HAM, untuk mengambil sikap tegas terhadap penganiayaan dan serangan-serangan oleh aparat keamanan PA terhadap rakyat Palestina dan para pejuang perlawanan, khususnya di Jenin, dan untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran berat ini yang memengaruhi tatanan nasional dan masyarakat.

Baca Juga:
Tentara Penjajah Israel Membakar Truk Pengangkut Barang di Lingkungan Zeitoun Kota Gaza

Di sisi lain, Menteri Keuangan penjajah Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan penjajah Israel akan menolak perjanjian normalisasi apa pun dengan Arab Saudi jika itu mengharuskan pembentukan negara Palestina.

“Jika itu merupakan hal yang tidak dapat ditawar, kesepakatan ini akan gagal,” katanya.

Tahun lalu, Tel Aviv dan Riyadh terlibat mendalam dalam pembicaraan untuk menormalisasi hubungan, dalam suatu proses yang didukung oleh Washington dan dipuji sebagai potensi perubahan besar di kawasan itu.

Tetapi setelah mengalami banyak penundaan dan juga ketidaksepakatan, pembicaraan akhirnya gagal setelah penjajah Israel melancarkan kampanye pemboman baru di Jalur Gaza dan invasi militer ke Jalur Gaza yang terkepung, yang digambarkan sebagai genosida oleh Amnesty International.

Baca Juga:
Serangan Udara Penjajah Israel di Tepi Barat Dilaporkan Tewaskan 2 Warga Palestina

“Saya yakin pemerintahan Trump yang akan datang memahami kewajiban untuk memastikan keberadaan penjajah Israel di masa depan dengan menolak solusi 2 negara,” tuturnya kepada media.

Menurut media, sikap ini kontras dengan pemerintahan Biden dan upaya internasional, yang mendukung pemberdayaan PA atau Otoritas Palestina untuk akhirnya memerintah Jalur Gaza setelah perang.

Smotrich dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menentang penguatan PA, menyamakannya dengan Hamas. (*/Mey)