ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Baru-baru ini, nama Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, SH menjadi viral di media sosial setelah unggahan yang menghebohkan beredar luas.
Jovi diduga melakukan penyebaran konten yang tidak senonoh terhadap seorang PNS Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) bernama Nella Marsella.
Konten tersebut mengandung tuduhan bahwa Nella menggunakan mobil dinas Kajari untuk berhubungan intim dengan kekasihnya, sebuah tuduhan yang ternyata palsu dan direkayasa oleh Jovi.
Video dan unggahan yang beredar di Instagram dan TikTok ini bukan hanya menyebarkan informasi yang salah, tetapi juga merendahkan kehormatan Nella.
Akibatnya, korban merasa dilecehkan dan malu, hingga memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib.
Hal ini pun memicu kontroversi, dengan banyak warganet yang mengecam tindakan Jovi yang dianggap tidak pantas dan merusak reputasi orang lain di media sosial.
Kasus ini semakin viral karena adanya keterkaitan antara tindakan Jovi dan mobil dinas Kajari, yang oleh Jovi dijadikan bahan untuk menyerang korban secara pribadi.
Dalam beberapa unggahan, Jovi terlihat mencoba membelokkan isu dengan memanfaatkan statusnya sebagai pegawai kejaksaan, yang semakin memicu kegaduhan di kalangan masyarakat.
Menanggapi viralnya kasus ini, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) mengeluarkan pernyataan klarifikasi terkait tuduhan kriminalisasi terhadap Jovi Andrea Bachtiar.
Kepala Puspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak pernah berniat mengkriminalisasi pegawai kejaksaan.
"Yang bersangkutan sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya karena perbuatannya," kata Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu, 16 November 2024.
Menurut Kapuspenkum, kasus ini bukan berkaitan dengan institusi Kejaksaan Agung, tetapi merupakan permasalahan pribadi antara Jovi dan Nella Marsella.
"Perbuatan ini bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan instansi," ungkapnya.
Harli Siregar juga mengungkapkan bahwa Jovi mencoba mengalihkan perhatian publik dengan membesar-besarkan isu mengenai mobil dinas Kajari, padahal hal itu hanya rekayasa untuk memfitnah Nella.
Selain perkara pidana yang sedang berjalan, yaitu pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, Jovi juga dihadapkan pada masalah disiplin sebagai PNS.
Kejaksaan Agung sudah memberhentikan sementara Jovi dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah absen tanpa izin selama 29 hari, melanggar Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Baca Juga:
Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah yang Ramah HAM Diserukan Komnas HAM Sulteng
Kasus ini kini sedang diproses di Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan. Polisi telah menetapkan Jovi sebagai tersangka setelah melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap konten yang bersangkutan.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengusulkan agar Jovi dijatuhi hukuman disiplin berat karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
Harli Siregar menambahkan bahwa pihak Kejaksaan Agung telah melakukan upaya pembinaan dan mediasi kepada Jovi sebelum kasus ini berkembang lebih jauh.
Namun, Jovi memilih untuk mengalihkan isu melalui media sosial, seolah-olah dirinya adalah pihak yang benar dan seakan memposisikan diri sebagai korban dalam kasus ini.
Baca Juga:
PBB Sebut Konvoi Bantuan Gaza Diserang dan Makanannya Dicuri di Jalur Gaza Tengah
Ini terlihat dari berbagai unggahannya yang terus berusaha membenarkan tindakan tidak etis yang dilakukannya.
Dengan klarifikasi ini, Kejaksaan Agung berharap masyarakat dapat melihat permasalahan ini secara utuh dan tidak terpengaruh oleh unggahan yang hanya memperburuk situasi.
Kejaksaan Agung menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jovi adalah pelanggaran hukum dan bukan bagian dari tindakan institusional Kejaksaan Agung. (*/Shofia)
English (US) 