ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung mengamati adanya polemik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan soal inisiator kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Mulanya itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, yang menyebut bahwa wacana kenaikan PPN ini merupakan inisiatif PDIP.
Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah keputusan DPR RI berdasarkan usulan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Deddy menjelaskan bahwa meskipun PDIP memimpin panitia kerja dalam pembahasan kebijakan ini, partainya tidak bisa disebut sebagai inisiator.
Menanggapi polemik tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menganggap langkah Gerindra yang menuding PDIP tidak memberikan manfaat.
Dalam video yang diunggah di channel YouTube resminya, Rocky Gerung Official, pada 23 Desember 2024, Rocky menyebut bahwa menyalahkan PDIP semata-mata tidak relevan, mengingat kebijakan itu merupakan keputusan DPR secara kolektif di masa pemerintahan Jokowi.
"Jadi, ramai-ramai mengepung PDIP itu juga gak ada gunanya tuh," ujar Rocky.
"Jangan terlalu konyol lah itu, bahwa karena undang-undang itu di jaman PDIP diputuskan di DPR, maka PDIP harus tunduk pada kenaikan 12 persen (PPN), loh rezimnya berubah kan itu dasarnya tuh," tambah Rocky Gerung.
Rocky menekankan bahwa seharusnya sorotan tidak hanya ditujukan kepada PDIP, tetapi juga kepada Joko Widodo sebagai Presiden ketika undang-undang tersebut disahkan pada 2022.
"Tentu saja kita mesti sebutkan juga, bukan di era PDIP, di era Jokowi, kan pada waktu itu Jokowi yang Presiden ketika 2022 undang-undang itu disinkronisasi kan," jelas Rocky.
Ia juga menyayangkan terjadinya polemik antara Gerindra dan PDIP, yang menurutnya tidak seharusnya menjadi fokus utama.
Rocky menilai bahwa perhatian seharusnya diberikan kepada protes rakyat terkait kenaikan PPN 12 persen. Ia menyinggung adanya petisi penolakan dari masyarakat yang menuntut keadilan atas kebijakan tersebut.
"Jadi tetap, inti pembicaraan kita adalah, kedaulatan rakyat itu sudah melahirkan petisi, hak rakyat menuntut keadilan harus dipenuhi, jangan lempar bola lagi seolah-olah itu urusan PDIP," kata Rocky Gerung.
Bagi Rocky, polemik antarpartai seperti ini hanya mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih esensial, yaitu aspirasi rakyat yang menolak kenaikan pajak tersebut. (*/Risco)
English (US) 