Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

2 months ago 5
ARTICLE AD BOX

Nasional, gemasulawesi - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada 2024 yang menurutnya diwarnai oleh kecurangan masif, terutama di Jawa Tengah.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi DPP PDI Perjuangan pada Rabu malam, 27 November 2024, Megawati menyoroti ancaman terhadap demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi memenangkan pemilu.

Bahkan, Megawati menyebut demokrasi terancam mati karena ada kekuatan yang menghalalkan segala cara untuk menang di pemilu.

Menurut Megawati kekuatan itu memanfaatkan sumber daya dan alat negara dalam memenangkan pemilu.

Baca Juga:
Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Ia menyebut sejumlah daerah yang menjadi perhatian, di antaranya Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara.

Megawati juga mengkritisi pihak-pihak yang memanfaatkan pejabat kepala daerah untuk tujuan politik elektoral, khususnya di Jawa Tengah.

Menurut laporan yang diterima Megawati, banyak kepala daerah di Jawa Tengah yang diduga digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapat laporan berapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," tambah Megawati dalam penjelasannya.

Baca Juga:
Jangan Ketinggalan! Ini Link Quick Count Pilkada 2024, Pantau dan Cek Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Megawati mengingatkan bahwa praktik-praktik semacam itu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan bahwa MK telah membuat keputusan penting yang memungkinkan aparatur negara yang tidak netral dalam pilkada untuk dipidanakan.

"Ini (kecurangan dalam demokrasi) tidak boleh dibiarkan, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan," tegas Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyerukan semua pihak untuk menjaga netralitas dan tidak menyalahgunakan wewenang demi memenangkan Pilkada.

Baca Juga:
Manfaatkan Promo Pilkada 2024, Ini Daftar Brand Makanan dan Minuman yang Berikan Diskon di 27 November 2024

Ia juga meminta seluruh elemen bangsa untuk berkomitmen menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai asas keadilan dan kejujuran.

Pernyataan Megawati menjadi pengingat penting akan tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia. 

Dalam proses Pilkada 2024, semua pihak harus berperan aktif menjaga integritas pemilu demi masa depan bangsa.

Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud apabila semua elemen berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Dengan demikian, rakyat dapat merasakan hasil pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak mereka. (*/Risco)

Read Entire Article