ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali mencuri perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini semakin memperkeruh dunia politik Indonesia, mengingat perannya yang begitu besar dalam partai dan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keputusan KPK tersebut juga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kekayaan yang dimiliki Hasto Kristiyanto dan bagaimana hal ini terkait dengan kasus yang sedang diselidiki.
Hasto Kristiyanto, yang lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966, memiliki perjalanan panjang dalam dunia politik Indonesia.
Sejak bergabung dengan PDIP pada tahun 2002, Hasto telah memegang berbagai posisi strategis dalam partai.
Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2004 dari daerah pemilihan Jawa Timur.
Meskipun gagal terpilih pada Pemilu 2009, Hasto tetap aktif di PDIP dan semakin mendalami dunia politik Indonesia.
Dalam perjalanannya, Hasto dipercaya untuk memegang peran penting, salah satunya menjadi Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
Baca Juga:
Ketegangan Memuncak! Satu Orang Terluka dalam Bentrokan Dua Ormas di Tangerang, Begini Kronologinya
Pada 2015, Hasto Kristiyanto mendapatkan amanah yang lebih besar, yaitu menjadi Sekretaris Jenderal PDIP.
Sebagai Sekjen, Hasto memiliki peran sentral dalam menentukan arah politik PDIP dan memastikan keberlanjutan partai tersebut sebagai kekuatan politik utama di Indonesia.
Sebagai bagian dari jajaran pimpinan PDIP, Hasto memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai keputusan politik yang melibatkan partainya, termasuk dalam Pemilu Presiden 2019 yang kembali memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Namun, perjalanan karier politik Hasto kini tengah menghadapi ujian berat setelah KPK mengumumkan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait PAW anggota DPR 2019-2024.
Kasus ini melibatkan Harun Masiku, seorang calon legislatif PDIP yang terlibat dalam proses suap untuk menggantikan anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia.
Meskipun Hasto belum memberikan pernyataan secara terbuka mengenai keterlibatannya, penetapan tersangka ini cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat reputasi Hasto yang selama ini dikenal sebagai politisi yang cakap dan berpengalaman.
Dalam kasus ini, selain memusatkan perhatian pada dugaan keterlibatan Hasto dalam suap, publik juga mulai mempertanyakan kekayaan yang dimiliki oleh Sekjen PDIP tersebut.
Mengingat jabatan Hasto yang sangat strategis, banyak yang bertanya-tanya tentang sejauh mana laporan harta kekayaan Hasto Kristiyanto transparan.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, spekulasi tentang kekayaan Hasto semakin ramai diperbincangkan.
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Hasto yang tercatat di KPK juga kembali menjadi sorotan.
Sebagai pejabat publik, Hasto seharusnya melaporkan kekayaannya dengan terbuka, namun sejauh ini laporan tersebut tidak sepenuhnya mengungkapkan seluruh aset yang dimilikinya.
Meski demikian, hingga saat ini, proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang lebih jelas mengenai peran Hasto dalam kasus ini.
Hasto sendiri mengaku siap menghadapi proses hukum dan membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik suap tersebut.
Dengan adanya kasus ini, banyak pihak berharap agar hukum dapat ditegakkan dengan adil, transparan, dan objektif, tanpa pandang bulu, apalagi mengingat status Hasto sebagai salah satu politisi senior yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia.
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia, khususnya dalam hal laporan harta kekayaan.
Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP yang memiliki pengaruh besar dalam partai, Hasto tentu saja memiliki banyak pendukung dan pengikut.
Namun, kasus ini memaksa publik untuk lebih kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan negara dan rakyat.
Dengan perjalanan panjang Hasto dalam dunia politik dan berbagai peran yang pernah diembannya, publik akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama.
Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan nasib Hasto ke depan, apakah ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atau justru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. (*/Shofia)
English (US) 