ARTICLE AD BOX
Parigi moutong, gemasulawesi – Memasuki penghujung tahun 2024 redaksi gemasulawesi coba merangkum sejumlah peristiwa dimulai dari isu perselingkuhan oknum pejabat, gratifikasi hingga dugaan korupsi menjadi sejumlah isu menarik bagi pembaca.
Awal bulan November publik di Kabupaten Parigi moutong dikejutkan dengan isu perselingkuhan oknum pejabat Parigi moutong.
Parahnya, isu perselingkuhan itu melibatkan dua oknum pejabat yang diketahui masing-masing sudah memiliki pasangan dan berada pada satu instansi kerja yang sama.
Santernya isu tersebut walaupun telah dibantah oleh oknum pejabat dimaksud tetapi tetap meninggalkan tanda tanya. Diketahui hingga saat ini belum ada tindakan resmi dari pimpinan daerah baik Sekretaris daerah maupun Pj Bupati Parigi moutong dalam hal pemberian sanksi maupun memindahkan salah satu dari oknum pejabat dimaksud ke Instansi lain.
Selain isu perselingkuhan, publik kembali diramaikan dengan dugaan gratifikasi yang melibatkan Pj Bupati Parigi moutong, istri dan sejumlah pejabat publik lainnya.
Berkaitan dengan keberangkatan ke Negeri tirai Bambu China, dimana keberangkatan Pj Bupati Parigi moutong dan sejumlah pejabat publik lainnya terungkap dibiayai oleh salah satu investor asal china yang disebut sebut sebagai pembeli pasokan durian asal Petani Parigi moutong.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, PJ Bupati Parigi moutong belum memberikan jawaban secara resmi kepada gemasulawesi.com, akibat sejumlah pemberitaan kritis itu berbuntut nomor HP dari wartawan yang coba mengkonfirmasi diblokir.
Bahkan, saat coba dikunjungi ke kantornya PJ Bupati Parigi moutong terkesan menghindar segera meninggalkan kantor menuju rujab, saat coba didatangi ke Rujab untuk kepentingan konfirmasi juga tidak berhasil dilakukan.
Isu berikutnya yang tidak kalah menarik berkaitan dengan dugaan korupsi sejumlah proyek yang disinyalir telah diarahkan dimenangkan oleh kontraktor tertentu.
Dimana akibat persoalan tersebut Kepala BPBJ disebut-sebut sempat menjalani pemeriksaan di Aparat Penegak hukum (APH) untuk dimintai keterangan.
Berkaitan kasus tersebut juga belum jelas seperti apa tindaklanjutnya oleh APH, hingga saat ini belum ada rilis resmi yang menjelaskan berkaitan dengan hasil pemeriksaan.
Sebelumnya, BPK perwakilan Sulteng telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses tender proyek di Kabupaten Parigi moutong.
Kejanggalan tersebut dituangkan dalam LHP BPK Perwakilan Sulteng tahun 2023, dimana ditemukan indikasi penawaran dilakukan pada satu IP yang sama oleh perusahaan berbeda, selain itu ada indikasi kebocoran HPS.
Persoalan ini disebut sebut melibatkan sejumlah pejabat teras di Kabupaten Parigi moutong.
Belum lagi sebagian penawaran hanya dilakukan dengan buangan di bawah satu persen dari pagu anggaran, didominasi dengan buangan di bawah lima persen.
Demikian sejumlah isu menarik di Kabupaten Parigi moutong yang berhasil dirangkum oleh gemasulawesi.com pada penghujung tahun 2024.
Semoga di tahun 2025 kondisi Kabupaten Parigi moutong bisa menjadi lebih baik dan bisa berkembang sesuai dengan cita-cita saat pemekaran. (fan)
English (US) 