ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Viralnya pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk kementeriannya, telah memicu reaksi dari berbagai pihak.
Tak sedikit yang menilai jika permintaan Natalius Pigai tersebut terlalu berlebihan mengingat posisinya yang baru saja dilantik.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa DPR akan segera memanggil Natalius Pigai untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permintaan tersebut.
Menurut Willy, hingga saat ini pihaknya belum bisa berspekulasi terkait alasan pasti di balik keinginan Natalius Pigai untuk meningkatkan anggaran Kementerian HAM dari Rp62 miliar menjadi lebih dari Rp20 triliun.
Komisi XIII DPR RI menilai perlu mendengarkan langsung dari Pigai untuk memahami kebutuhan dan alasan di balik permintaan anggaran sebesar itu.
“Nanti Pak Natalius Pigai akan kami akan undang untuk menjelaskan pada hari Senin mendatang. Kita perlu tahu alasan di balik usulan tersebut,” ujar Willy saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Willy menekankan bahwa pengajuan anggaran sebesar itu harus ditinjau secara mendalam mengingat lingkup Hak Asasi Manusia yang luas.
Menurutnya, Komisi XIII perlu melakukan evaluasi dengan pendekatan bernegara dan tidak bersifat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa pengorganisasian sumber daya manusia dan lembaga terkait di Kementerian HAM akan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut.
Natalius Pigai sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa penambahan anggaran bagi Kementerian HAM diperlukan untuk mendukung pembangunan HAM di Indonesia, baik dari sisi fisik maupun nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menjelaskan bahwa pembangunan HAM meliputi banyak aspek, mulai dari regulasi hingga perlindungan hak masyarakat, yang semuanya membutuhkan anggaran besar untuk direalisasikan.
Pernyataan Pigai mengenai tambahan anggaran tersebut viral setelah ia menyampaikan rencana pembangunannya di kantor Kementerian HAM.
Dia mengaku telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait usulan ini.
Lebih lanjut Pigai menegaskan bahwa sulit bagi Kementerian HAM untuk menjalankan program-program yang direncanakan tanpa dukungan anggaran yang memadai. (*/Shofia)
English (US) 