Pemukim Penjajah Israel Mencuri Tenda Tempat Tinggal dan Isinya di Lembah Yordan Utara

Internasional, gemasulawesi – Penjajah Israel ekstremis dilaporkan mencuri tenda tempat tinggal dan isinya di Humsa, Lembah Yordan utara.

Pejabat arsip pemukiman di Kegubernuran Tubas, Moataz Basharat, melaporkan bahwa sekelomp0k pemukim penjajah Israel mencuri tenda hunian tak berpenghuni, tangki air, dan isi lainnya milik penduduk setempat.

Pada bulan lalu, para penjajah melakukan sebanyak 318 tindakan vandalisme dan pencurian terhadap properti warga yang memengaruhi wilayah tanah yang luas dan menyebabkan tumbangnya 969 pohon, termasuk 960 pohon zaitun, di mana 350 di antaranya berada di wilayah Hebron, 160 di Salfit, 328 di Betlehem, 100 di Nablus, dan 31 di Ramallah.

Di sisi lain, para pemimpin partai Yahudi ultra ortodoks penjajah Israel dilaporkan marah setelah Benjamin Netanyahu mengatakan kepada mereka bahwa pemerintah harus mengesahkan anggaran negara sebelum dapat mengesahkan RUU yang membebaskan orang Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer.

Baca Juga:
Tagar Kabur Aja Dulu Viral! Dubes Jepang Ungkap Peluang Besar bagi WNI yang Ingin Bekerja di Negaranya, Berminat?

Disebutkan anggaran negara harus menjadi prioritas sebelum isu ‘yang sangat kontroversial’ tentang pendaftaran orang ultra-Ortodoks di ketentaraan.

Menurut laporan, Benjamin Netanyahu mencoba menenangkan para pemimpin partai dengan mengklaim bahwa kemajuan sedang dibuat dalam rancangan undang-undang pengecualian tentara sejalan dengan rancangan undang-undang anggaran negara.

Yitzhak Goldknopf, Menteri Perumahan dan Konstruksi penjajah Israel dan pemimpin partai United Torah Judaism, telah memprotes Netanyahu dengan menyatakan rencananya adalah meloloskan rancangan undang-undang pengecualian tentara terlebih dahulu dan kemudian anggaran negara.

“Tidak ada alasan untuk tetap berada di pemerintahan jika rancangan undang-undang Haredi tidak disahkan sebelum anggaran,” ujarnya mengisyaratkan kemungkinan meninggalkan koalisi sayap kanan.

Baca Juga:
8 Warga Palestina Ditahan oleh Tentara Penjajah Israel di Beberapa Wilayah Provinsi Nablus

Anggota pemerintahan koalisi meyakini bahwa sangat sulit bahkan mustahil untuk meloloskan undang-undang pengecualian wajib militer sebelum anggaran negara.

Selain itu, Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset tidak akan setuju untuk mempercepat pengesahan RUU pengecualian wajib militer untuk mencegah petisi tentang prosedur legislatif yang tidak tepat.

Komite itu juga diharapkan pekan ini membahas penerapan hukuman pribadi terhadap orang Yahudi ultra-ortodoks yang menghindari dinas militer. (*/Mey)