Kepala Kanwil Kemenag Sulteng Sebut Indonesia Diproyeksikan Menjadi Kiblat Kerukunan Dunia

Palu, gemasulawesi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Mohsen Alaydrus, dalam keterangannya di Palu mengatakan Indonesia diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia berkat keragaman budaya dan agama yang hidup rukun.

Mohsen Alaydrus menyatakan kerukunan umat beragama adalah kekayaan bangsa yang tidak ternilai.

“Dalam konteks global, perubahan iklim dan krisis kemanusiaan menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Dia menambahkan dalam hal ini, Kementerian Agama terus berperan dalam kampanye pelestarian lingkungan termasuk melalui kolaborasi lintas agama seperti yang digagas dalam Deklarasi Istiqlal pada tahun 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta di tanggal 5 September 2024.

Baca Juga:
Mabuk Berat! Pemuda di Sleman Mengamuk karena Kuah Gulai Habis, Karyawan Rumah Makan Padang Ini Jadi Korban Penganiayaan

Dia menyebutkan pentingnya persatuan, kemanusiaan, toleransi, dan penanggulangan perubahan lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan olehnya ketika membacakan sambutan Menteri Agama RI dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-79 di tanggal 3 Januari 2025.

Dikutip dari Antara, menurutnya, HAB mengenang momen bersejarah berdirinya kementerian ini di tahun 1946 di bawah Kabinet Sjahrir II dengan H.M Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama.

“Hari Amal Bakti atau HAB ini menjadi pengingat untuk nilai pengabdian dan komitmen kementerian ini terhadap umat beragama di Republik Indonesia,” katanya.

Baca Juga:
Tragis! Kecewa Karena Diputuskan, Pria Mabuk di Sukabumi Nekat Bakar Rumah Kekasihnya, Ini Tindakan Polisi

Peringatan HAB tahun 2024 mengangkat tema ‘Umat Rukun Menuju Indonesia Emas’, menurutnya, sejalan dengan astacita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan harmoni dengan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi.

Pidato perdana Menteri Agama atau Menag di tahun 1946 menegaskan pentingnya menjaga kepentingan agama dan pemeluknya.

Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler, melainkan negara yang menghormati keberagaman religiositas masyarakatnya.

Peran Kementerian Agama meliputi memelihara kebebasan beribadah, menjembatani jarak antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kualitas hubungan antar umat beragama. (Antara)