ARTICLE AD BOX
Manado, gemasulawesi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, mengingatkan ASN di instansi itu untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.
Dalam keterangannya saat melantik dan mengambil sumpah atau janji 3 pejabat manajerial dan 1 pejabat non-manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara di Manado, Kurniaman Telaumbanua menyatakan pentingnya menjaga core value ASN, yaitu kompetensi dan integritas.
Kurniaman Telaumbanua menyebutkan semua ASN harus mampu memahami pentingnya menjaga nilai-nilai ini dalam menjalankan tugasnya.
“Pentingnya menjaga prinsip integrita dalam setiap langkah keputusan yang diambil,” katanya.
Baca Juga:
Kemenag Manado Adakan Program Pendis Ngaji sebagai Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam
Dia menyampaikan semoga Tuhan menyertai dalam berkinerja.
Pada kesempatan tersebut, dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan memberikan pesan yang penting untuk para pejabat manajerial.
“Saudara dan saudari yang dilantik, jadikanlah momen ini sebagai tantangan untuk masing-masing membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif terhadap perubahan,” ujarnya.
Dia melanjutkan pelantikan ini bukan sekadar soal jabatan tetapi juga tantangan untuk menunjukkan saudara dan saudari tepat menduduki posisi ini.
Baca Juga:
Sulawesi Selatan Ditargetkan Menanam Jagung 10 Ribu Hektare sebagai Upaya Wujudkan Swasembada Pangan
Dikutip dari Antara, dia menyatakan agar para pejabat menjaga kepercayaan pimpinan dan memanfaatkan pengalaman untuk terus berkembang.
“Kepada analis hukum yang dilantik juga untuk menganalisis dan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan baik,” ucapnya.
Dia menuturkan lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, pastikan setiap evaluasi perundang-undangan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara, Jemmy Lampus, menyampaikan Manado akan menjadi proyek percontohan implementasi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digulirkan pemerintah pusat mulai awal tahun 2025.
Dia menyatakan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran belum selesai tetapi pihaknya telah mulai mempersiapkannya.
“Jadi ada 7 miliar rupiah anggaran yang disiapkan untuk mengawal program itu dan anggaran itu melekat di Dinas Pangan,” tandasnya. (Antara)
English (US) 