Kemenkumham Sulut Melakukan Penandatanganan Kontrak Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan II

3 months ago 13
ARTICLE AD BOX

Manado, gemasulawesi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, melakukan penandatanganan kontrak adendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan II tahun anggaran 2024 bersama 9 pemberi bantuan hukum.

Pada penandatanganan tersebut, Ronald Lumbuun menyatakan manfaatkan setiap anggaran yang diberikan.

Ronald Lumbuun mengatakan dia menitipkan anggaran dan pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Sulawesi Utara sehingga dapat tercapai dan dapat sampai kepada tujuannya, yaitu masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

Baca Juga:
Tukang Bakso di Kota Batu Terluka Parah Usai Jadi Korban Penembakan OTK, Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku

Pada kesempatan tersebut, dia memberikan apresiasi kinerja para pemberi bantuan hukum.

Dia juga mengingatkan berkaitan penyerapan anggaran disebabkan anggaran bantuan hukum melekat kepada anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran instansi tersebut.

“Pemberi bantuan hukum untuk dapat memaksimalkan terhadap penyerapan anggaran tanpa melakukan pengurangan terhadap maksud tujuan utama kita,” katanya.

Baca Juga:
Usut Kasus Keracunan Massal Usai Acara Sholawatan di Kediri, Polisi Sita 30 Truk Makanan Minuman Kedaluwarsa

Dia menambahkan tujuan utama tersebut yaitu memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dikutip dari Antara, 9 pemberi bantuan hukum yang menandatangani adendum terdiri dari Yayasan LBH Indonesia-LBH Manado, LBH Pro Pope, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Neomesis.

Lalu Yayasan LBH Bolmong Raya, LBH Gerakan Pemuda Ansor Kota Kotamobagu, LBH Bintang Keadilan Kartika, Yayasan LBH Ruddy Centre, Ilham Center serta yang terakhir adalah Yayasan Cahaya Mercu Suar.

Baca Juga:
Curi Perhiasan Senilai Rp350 Juta, Komplotan Perampok di Bekasi Berhasil Dibekuk Polisi

Penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung oleh John Batara yang merupakan Kepala Divisi Administrasi selaku Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aris Munandar dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan panitia pengawas daerah pelaksanana bantuan hukum Sulawesi Utara.

Di sisi lain, PLN meningkatkan kualitas dan pasar pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Utara.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN, Noven Koropit, di Manado, menyatakan pihaknya memfasilitasi sebanyak 22 UMKM di Sulawesi Utara lewat Pameran Manado High Street Market 2024 yang diadakan pada tanggal 9 hingga 13 Oktober 2024 di Atrium Manado Town Square.

Baca Juga:
Emosi! Pria di Kalideres Jakarta Barat Memaki Petugas Damkar yang Dinilai Terlambat Datang untuk Padamkan Api

“Keikutsertaan UMKM dan mitra binaan PLN ini sebagai ajang pemasaran and memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan,” ungkapnya. (Antara)

Read Entire Article