ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto adalah sebuah upaya pengalihan isu OCCRP soal Jokowi.
Diketahui, setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan di rumah Hasto.
Penggeledahan berlangsung selama hampir empat jam pada Selasa, 7 Januari 2025, di Bekasi, Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang juga menyeret nama Harun Masiku.
Namun, penggeledahan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli.
Melalui akun X resminya, @GunRomli, Guntur Romli menilai tindakan KPK ini sebagai bentuk pengalihan isu dari laporan OCCRP yang menyebut Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.
Dalam cuitannya, Guntur mempertanyakan alasan di balik penggeledahan tersebut, mengingat KPK sebelumnya telah menyatakan memiliki bukti kuat sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka.
"Saat menetapkan tersangka Hasto, KPK mengaku sudah punya bukti, maka apalagi yg dicari dgn menggeledah rumah Hasto? Kecuali sbg pengalihan isu OCCRP soal Jokowi," tulis Guntur sembari mengunggah ulang berita tentang penggeledahan tersebut.
Pandangan Guntur ini tidak sepenuhnya diterima oleh warganet.
Beberapa justru menyampaikan kritik terhadap pernyataan tersebut.
Salah satu balasan dari akun @ant*** menilai bahwa tugas penegak hukum tidak seharusnya dianggap sebagai upaya pengalihan isu.
"Penegak Hukum melakukan tugasnya dibilang pengalihan issu…semakin kesini kader PDIP semakin ngawur alias asbun," tulis akun tersebut.
Sementara itu, balasan dari akun @alw*** menyebut bahwa pernyataan Guntur seolah ingin mengalihkan perhatian dari fakta penggeledahan.
"Yg pasti, pernyataan anda yg ingin mengalihkan fakta kejadian penggeledahan tsb," tulis akun tersebut.
Kasus ini tidak hanya menyoroti peran KPK dalam penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana isu politik dan hukum kerap kali saling berkaitan.
Kritik terhadap KPK sebagai lembaga independen pun muncul dari berbagai sudut, baik dari para politisi maupun masyarakat umum.
Di sisi lain, laporan OCCRP tentang Jokowi yang menjadi latar belakang kritik Guntur Romli juga terus menjadi perhatian publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga semakin menambah kompleksitas situasi ini.
Isu-isu seperti ini menggambarkan bagaimana dinamika politik di Indonesia terus berkembang dengan berbagai persepsi yang saling bertolak belakang. (*/Risco)
English (US) 