Gubernur Sulteng Menonaktifkan Penugasan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2 weeks ago 1
ARTICLE AD BOX

Palu, gemasulawesi – Rusdy Mastura, yang merupakan Gubernur Sulawesi Tengah, menonaktifkan penugasan Novalina dari jabatan sebagai Sekdaprov atau Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rusdy Mastura menyampaikan dia telah mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri dia menonaktifkan Novalina.

“Jadi, tidak ada kata saya takut dengan orang, tidak ada,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rusdy Mastura dalam acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu.

Baca Juga:
Soroti Penembakan di Tol Tangerang-Merak yang Tewaskan Pemilik Rental Mobil, Ridwan Hanif: Sindikatnya Harus Hukum Mati

Dia menyatakan dirinya telah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelum mengambil keputusan itu.

Tetapi hingga saat ini alasan pasti tentang penonaktifan Sekdaprov Sulawesi Tengah masih belum jelas.

Dia hanya menyampaikan ada pertanyaan yang diajukan kepada Novalina tetapi tidak dijawab.

“Saya gubernur, jika orang mulai mau menikam saya dari belakang, saya keras,” tandasnya.

Baca Juga:
Dua Warga Aceh Jadi Korban Penembakan Brutal di Tol Tangerang-Merak, Polisi Dalami Motif dan Identitas Pelaku

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, juga turut membenarkan penonaktifan Sekdaprov tersebut.

“Gubernur Sulteng telah menyampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri di sela-sela kegiatan di Jakarta,” katanya.

Dia menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada bulan Desember 2024.

Terkait apakah ada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penonaktifan tersebut, dia tidak mau mengomentari hal tersebut.

Baca Juga:
Tanggapi Pertemuan Anies Baswedan dan Ahok, Adi Prayitno: Seakan Tak Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

Dia mengatakan dia berpikir karena Gubernur telah menyampaikan hal itu kepada media massa, maka hal tersebut sudah benar karena dia yang melaksanakan dan juga menjalaninya.

Novalina yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya belum memberikan komentar terkait dengan penonaktifan dirinya dari jabatan itu.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sigi mengimbau masyarakat di daerah tersebut agar tetap mengikuti semua prosedur yang berlaku untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI.

Mohammad Irwan Lapatta, yang merupakan Bupati Sigi, menyampaikan salah satu upayanya adalah dengan membentuk desa migran produktif di 5 wilayah di Sigi.

Baca Juga:
Serahkan Diri Usai Viral, Pelaku Pengeroyokan Pegawai Rumah Makan Padang di Sleman Minta Maaf dan Bilang Begini

Dia menyebutkan desa migran produktif adalah salah satu hal yang sangat penting diperhatikan mengingat betapa besar kontribusi para peserta migran untuk pembangunan negara terkhusus Kabupaten Sigi. (Antara)

Read Entire Article