Gubernur Sulteng Melarang Pengangkatan Tenaga Non ASN yang Baru di Lingkup OPD Pemprov Sulteng

Palu, gemasulawesi – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, melarang pengangkatan tenaga non-ASN yang baru di lingkup OPD atau organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rusdy Mastura menyatakan dia telah mengeluarkan SE atau Surat Edaran yang ditujukan kepada kepala OPD mengenai larangan pengangkatan tenaga non ASN yang baru.

SE Nomor 01 tertanggal 06 Januari 2025 merujuk Pasal 65 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Surat Menteri PANRB tertanggal 12 Desember 2024.

Surat Edaran itu berisikan 4 poin, yaitu dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dilarang melakukan pergantian pegawai non-ASN yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi tahap 1 di formasi pada tahun anggaran 2024 dengan mengangkat pegawai non-ASN yang baru.

Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah Kembali Gelar Fasilitasi Harmonisasi 5 Ranperda

Selanjutnya tetap menganggarkan atau diberikan gaji kepada pegawai non-ASN yang dinyatakan lulus pada tahap 1 hingga diangkat menjadi ASN, kepala perangkat daerah atau pejabat lain yang tidak mengindahkan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikutip dari Antara, hal yang sama juga disampaikannya ketika mengikuti rapat koordinasi dari Palu terkait penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah yang diikuti oleh seluruh gubernur dan bupati atau wali kota se-Indonesia.

Kegiatan itu berlangsung secara virtual hybrid dan dipimpin oleh Tito Karnavian, yang merupakan Menteri Dalam Negeri, didampingi Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif.

“Rakor atau rapat koordinasi ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memastikan sinergi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga non-ASN di setiap daerah di Indonesia dapat berjalan dengan tepat waktu,” katanya.

Baca Juga:
2 Koridor Bus Trans Mamminasata di Makassar Berhenti Beroperasi Karena Keterbatasan Anggaran Subsidi

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar, memantau kesiapan program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dia menyatakan pemerintah Sulawesi Tengah telah siap untuk melaksanakan program itu.

Hal tersebut disampaikannya setelah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. (Antara)