ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan kesediaannya untuk memaafkan koruptor apabila uang hasil korupsi dikembalikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Mesir, di mana ia menyebut bahwa para koruptor sebaiknya diberi kesempatan untuk bertobat dengan mengembalikan uang yang telah dicuri dari rakyat.
"Kau (para koruptor) kembalikan yang kau curi, mungkin kita maafkan, tapi kembalikan," tegas Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo mempertanyakan mekanisme yang dimaksud oleh Presiden Prabowo untuk memaafkan para koruptor.
Menurut Ganjar, Indonesia sudah memiliki sistem hukum yang jelas dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga pernyataan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut.
"Bagaimana cara memaafkannya (koruptor)?" kata Ganjar kepada para wartawan pada Kamis, 19 Desember 2024.
Ia menegaskan bahwa proses hukum adalah jalan yang telah diatur untuk mengadili para pelaku korupsi di Indonesia.
Ganjar menyoroti bahwa maaf bukanlah bagian dari aturan hukum yang bisa dijadikan solusi atas permasalahan korupsi.
Ganjar juga menambahkan bahwa pengadilan terhadap koruptor bukanlah kewenangan eksekutif, melainkan merupakan ranah yudikatif.
Dengan demikian, persoalan penegakan hukum terhadap korupsi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pendekatan pribadi seperti pemberian maaf.
"Kan ada proses hukumnya (untuk mengadili koruptor)," lanjut Ganjar.
Ia menekankan pentingnya semua lembaga negara menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil.
Baca Juga:
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Fatwa PAW Harun Masiku, Ini Perannya
Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perlu diketahui bahwa korupsi adalah salah satu masalah serius yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Tindakan ini tidak hanya mencuri uang negara tetapi juga merampas hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak.
Maka dari itu, setiap individu, terutama mereka yang memegang kekuasaan, harus menjauhkan diri dari segala bentuk praktik korupsi.
Kesadaran untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan jujur menjadi langkah awal untuk membangun Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. (*/Risco)
English (US) 