ARTICLE AD BOX
Nasional, gemasulawesi - Pernyataan keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menarik perhatian publik setelah ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem distribusi pupuk yang masih bermasalah.
Pada acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta beberapa waktu lalu, Amran dengan tegas meminta agar manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan distribusi pupuk di lapangan dicopot.
Amran mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menambah kuota pupuk bersubsidi sebesar 100% sejak awal tahun 2024, kenyataan di lapangan masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk.
Hal ini, menurut Amran, bisa menghambat pencapaian swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2028.
"Saya sudah perintahkan, kalau ada masalah di distribusi, manajernya harus dicopot, enggak bisa ditawar," ungkap Amran dengan tegas.
Hal ini pun langsung mendapat respons dari Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad, yang menyatakan siap menjalankan perintah tersebut.
Pernyataan Amran ini kembali memicu diskusi di kalangan para petani, kepala desa, dan pihak terkait lainnya.
Banyak petani di berbagai daerah seperti Cilacap, Aceh, dan Banyuwangi mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh pupuk.
Baca Juga:
Geger! Denny Cagur Diduga Terlibat Promosi Judi Online, Polda Metro Jaya Lakukan Penyidikan!
Beberapa kepala desa bahkan mengungkapkan bahwa mereka belum menerima informasi terkait penambahan kuota pupuk dari pemerintah.
Amran juga meminta kepada kepala desa untuk melakukan pengecekan secara berkala dan melaporkan jika ada masalah dengan distribusi pupuk di lapangan.
"Para kepala desa bisa membantu mengawasi distribusi ini. Kalau ada yang bermasalah, segera laporkan. Ini adalah masalah penting untuk swasembada pangan," katanya.
Selain itu, Amran juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyukseskan swasembada pangan, dengan dukungan penuh dari para kepala desa.
Baca Juga:
Rumah Pemulihan Gizi Menjadi Strategi Penanganan Stunting Dinkes Provinsi Gorontalo
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung petani, termasuk anggaran tambahan untuk pupuk dan teknologi pertanian modern.
Menurut Amran, para petani kini bisa mendapatkan pupuk tanpa perlu menggunakan kartu tani, cukup dengan menunjukkan KTP mereka.
Mentan Amran juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru dan mengembangkan klaster pertanian modern di berbagai desa yang akan memperkuat ketahanan pangan serta bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Sulbar Dukung Penuh Progam Polda dalam Mendeteksi Dini Konflik Sosial
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung langkah tersebut dan mengatakan bahwa kolaborasi antara kementerian dan desa sangat penting untuk keberhasilan program swasembada pangan.
Seiring dengan itu, pemerintah berharap agar dana desa yang mencapai Rp609 triliun dalam periode 2015 hingga 2024 bisa dialokasikan untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan.
Dengan adanya permasalahan distribusi ini, banyak pihak berharap tindakan tegas Amran Sulaiman akan dapat memperbaiki sistem distribusi pupuk dan memastikan para petani mendapatkan hak mereka dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. (*/Shofia)
English (US) 