Sejumlah Organisasi Perempuan di Sulsel Menilai Perempuan Merupakan Sasaran Empuk dari Politik Uang

Makassar, gemasulawesi – Sejumlah organisasi perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan, menilai bahwa perempuan adalah sasaran empuk dari politik uang yang seolah menjadi lazim terjadi pada setiap kontestasi politik atau Pilkada.

Organisasi perempuan itu terdiri dari YPMP atau Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel, LBH APIK Sulsel, KPI atau Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa atau Yasmib Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan atau SP Anging Mammiri, dan YLK Sulawesi Selatan.

Rosniaty Azis, yang merupakan Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa atau Yasmib Sulawesi, dalam keterangannya di Makassar menyampaikan hal ini kerap terjadi sebab perempuan mempunyai peran ganda yang juga selalu mementingkan pangan keluarga, apalagi di tengah melonjaknya seluruh harga dari komoditas pangan.

Baca Juga:
Status Aktivitas Vulkanik Gunung Iya di Kabupaten Ende NTT dari Waspada ke Siaga

“Mereka mengetahui bahwa rakyat, apalagi perempuan, dihadapkan dengan biaya hidup, biaya keluarga yang semakin tinggi,” katanya.

Dia menambahkan itu yang dilihat oleh calon.

Dikutip dari Antara, kondisi ini membuat banyak perempuan merasa mau tidak mau memilih berdasarkan imbalan finansial daripada berdasarkan program dan juga visi calon.

Baca Juga:
Viral Gunawan Sadbor Joget Ayam Patuk Pakai Baju Tahanan Usai Jadi Tersangka Judol, Penghuni Penjara Terhibur

Dia menilai calon kepala daerah kerap kali mengeksploitasi isu kemiskinan. Mereka mengetahui betul apa kebutuhan rakyat sehingga memanfaatkannya untuk meraih suara.

Maka dari itu, sejumlah organisasi perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan menyerukan Pilkada bebas dari korupsi dan bebas dari praktek politik uang.

Meski mereka menilai fenomena ini sebagai tantangan. Terlebih, politik yang telah sangat merajarela di Indonesia.

Baca Juga:
Pemprov Sultra Mengapresiasi Kegiatan Expo SMK dengan Melestarikan Kerajinan Tenun Khas Sulawesi Tenggara

Dalam kesempatan itu, dia juga menyerukan agar Bawaslu lebih aktif dalam menangani praktik politik uang yang menargetkan perempuan.

“Dalam hal melakukan pengawasan, seharusnya Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum semakin ketat,” ungkapnya.

Dia menyatakan saat ada transaksi tersebut, ketika Bawaslu mendengar ada dugaan politik uang harus segera turun.

Baca Juga:
Bawaslu Sulbar Meminta Pengawas TPS Dapat Melaksanakan Tugas dengan Profesional dan Berintegritas

Dia menekankan pentingnya mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, telah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas. (Antara)