ARTICLE AD BOX
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari penataan jaringan utilitas terpadu yang telah berjalan di Kabupaten Badung.
Satria mengungkapkan, Pansus Jaringan Utilitas terpadu dari DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding kemungkinan karena di Badung kabupaten yang sudah memiliki Perda tentang Jaringan Utilitas Terpadu. “Utilitas terpadu ini akan terus kita tambah setiap tahunnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua provider masih gratis, nanti setelah 50 persen ke atas mungkin kita akan perbarui Perda Jaringan Utilitas ini,” ujar Satria.
Politisi PDIP asal Desa Mengwi juga menjelaskan, penataan jaringan uitlitas terpadu ini murni menggunakan APBD Kabupaten Badung. Dikatakan, penataan jaringan utilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Badung. “Dulu kabel listrik, kabel telepon itu masih sembrawut. Sekarang, pelan-pelan akan terus ditata dan dilakukan perbaikan, sehingga Badung ini bisa tertata dengan baik. Contoh misalnya seperti yang ada di Jalan Kayu Tulang, Kuta Utara sudah ditata. Mudah-mudahan berikutnya di kecamatan-kecamatan lain, bahkan sampai di Mengwi utara bisa secara terus-menerus secara berkelanjutan membangun jaringan utilitas ini,” terang Satria.
Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, saat ini Pansus tengah membahas penyempurnaan Ranperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu. Salah satu kabupaten yang sudah mempunyai Perda tersebut adalah Kabupaten Badung. “Kita ingin memperbandingkan termasuk juga pengalaman-pengalaman apa yang muncul sejak Perda Kabupaten Badung dari tahun 2016. Ternyata sudah memberikan hasil yang cukup signifikan. Saya pikir itu perlu menjadi pembelajaran bagi kita khususnya di DKI Jakarta, supaya Perda yang dihasilkan itu mampu mendorong jaringan utilitas tidak lagi semrawut,” ungkapnya.
Selain mencegah kesemrawutan, penataan jaringan utilitas terpadu juga mencegah ancaman yang menimbulkan risiko, terlebih bisa memberikan manfaat dari segi estetikanya. “Itu akan jauh lebih efisien dan mungkin juga pada waktunya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga akan makin banyak biaya yang diberikan untuk melayani masyarakat,” tegasnya.@ind