Koster Rombak Pejabat Pemprov

DENPASAR, NusaBali - Gubernur Bali Wayan Koster merombak ‘kabinet’-nya di periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali. Sebanyak 21 Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilantik di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (9/5). Sebagian pejabat eselon II ini menerima promosi dan mutasi.

Sejumlah instansi strategis di lingkungan Pemprov Bali mendapat pimpinan baru. Di antaranya, jabatan Kepala Dinas Pariwisata yang sebelumnya dipegang Tjokorda Bagus Pemayun diganti I Wayan Sumarajaya yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPTSP) Bali. Tjok Bagus Pemayun yang mendekati masa pensiun digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bali. Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kini diemban secara definitif oleh I Made Rentin yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD Bali dan Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali. Sekretaris BPBD Bali yang juga Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya kemudian promosi memimpin lembaga yang menangani kebencanaan ini secara definitif. (Daftar 21 pejabat eselon II yang baru dilantik lihat box).

Proses seleksi Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali kali ini tidak melalui seleksi terbuka alias lelang jabatan seperti biasanya. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut dirinya menggunakan sistem meritokrasi dengan manajeman talenta. Sistem meritokrasi sendiri adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau meraih posisi tertentu berdasarkan kemampuan dan prestasi

Hal ini bisa dilakukan karena keberhasilan Pemprov Bali dalam melakukan reformasi birokrasi. Menurut Gubernur Koster sistem meritokrasi adalah metode terbaik dalam birokrasi karena menekan praktik jual beli jabatan. Secara terbuka, ia menyampaikan tak ada seleksi yang dibuat Pemprov Bali, sebab berdasarkan pengalamannya perebutan posisi ini kerap diwarnai aksi jual beli jabatan, sehingga merusak tatanan birokrasi. Gubernur berkaca dari masa kerjanya di DPR RI dulu, dimana saat ia menerapkan sistem merit untuk pengisian jabatan kementerian, faktanya praktik jual beli pun masih tetap tidak mudah hilang. “Dulu pengisian jabatan itu jual beli atau bayar, itu merusak tatanan birokrasi, karena menghilangkan kesempatan bagi orang-orang terbaik mengisi jabatan, dan itu tidak baik,” ujarnya.

Untuk 21 posisi eselon dua yang ia lantik kemarin diisi oleh nama-nama baru yang bahkan belum ia kenal dan sebagian rotasi dari perangkat daerah lain. Gubernur Koster bercerita awalnya dia meminta Sekda Bali memberi daftar nama dan riwayat hidup lengkap pada eselon tiga di lingkup Pemprov Bali. Berangkat dari sana, Koster memilah sendiri tanpa membisikkan nama ke Sekda Bali, kepala BKD, maupun inspektur guna mencegah intervensi atau kebocoran. Akhirnya, ia memilih ASN berdasarkan latar belakang pendidikan, kehidupan, rekam jejak, dan integritas.

“Saya juga menguping, ada kasus atau tidak, tapi kalau tanya kasus-kasus, saya tak akan bilang kepada pak sekda, saya punya cara sendiri dan akhirnya inilah yang terbaik dari pilihan yang tersedia walau bukan paling ideal sesuai mau saya,” ujarnya. Politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini meminta setelah ini seluruh perangkat daerah terpilih segera menyesuaikan diri karena program pembangunan Bali sudah menanti. “Saya tidak ingin bekerja sendiri-sendiri parsial dengan ego sektoral tidak boleh, bekerja dengan kolaboratif, satu tim karena yang membedakan hanya posisi,” ucapnya.

Seluruh pejabat baru diproyeksikan membantu Gubernur Koster menunaikan janji-janji kampanyenya sebelum menjabat Gubernur Bali untuk periode kedua. Gubernur Koster mengatakan tantangan Bali saat ini semakin majemuk. Oleh karena itu para pejabat baru diharapkan bekerja keras dan fokus untuk menyukseskan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sad Kerhi Loka Bali - Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Sejumlah program prioritas seperti pengelolaan sampah hingga pembangunan infrastruktur membutuhkan kerja keras bersama. Gubernur Koster berpesan kepada seluruh pejabat baru untuk menekan ego sektoral dan membangun kolaborasi. “Kita harapkan berintegritas, jangan korup, jangan manipulatif, bekerja profesional, kreatif, inovatif dan selalu berupaya untuk mencapai yang terbaik,” tegasnya. 

Selain pada tahap implementasi pembangunan, Gubernur Koster juga mengingatkan jajarannya bahwa sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) saat ini tengah disusun sebagai dasar menata Bali. Salah satu yang kini menjadi prioritas kata Gubernur Koster yakni Perda terkait pengendalian alih fungsi lahan produktif dan Perda terkait pengendalian keberadaan toko berjejaring. “Kalau bisa selesai secepat mungkin, kalau bisa dua bulan ke depan, Juli, sudah selesai,” ujar mantan anggota DPR tiga periode. 

Sejumlah jabatan Kepala Dinas beberapa bulan terakhir dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) lantaran belum adanya Gubernur Bali definitif. Adapun Penjabat (Pj) Gubernur Bali tidak memungkinkan melantik seluruh pejabat baru mengingat waktu menjabat yang terbatas, sementara proses seleksi hingga pelantikan bisa memakan waktu berbulan-bulan. 

“Pasti lewat, karena untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi itu waktunya panjang, mulai pembuatan izin, membentuk pansel (panitia seleksi), melakukan pengumuman, setelah itu pendaftaran. Lama prosesnya. Jadi kenapa Pak Pj Gubernur tidak mengisi, karena kita sudah berhitung waktunya nanti akan lewat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bulan Februari lalu. 7