Komisi II Soroti Sejumlah Permasalahan OPD

Kelima OPD tersebut antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DiskopUKMP), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada didampingi anggota antara lain I Wayan Regep, I Wayan Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Wiradana, I Nyoman Artawa, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, I Made Suparta, I Wayan Sukses, dan I Made Sudira. Dalam raker tersebut, Made Sada mengungkapkan telah memberikan review kepada masing-masing OPD terkait target-target yang disesuaikan dengan anggaran. Dalam rapat terungkap beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi. Misalnya di Dinas LHK, permasalahan krusial terjadi di saat musim hujan, yang mana Badung menghadapi sampah kiriman.

“Terkait sampah, selain melakukan pemilahan di tingkat sumbernya, kami dari DPRD juga mengharapkan Badung memiliki mesin canggih, yang memiliki conveyor/pemilahan dan mesin pencacah. Kemudian, untuk mengantisipasi bencana, pohon perindang yang sudah tua agar bisa dilakukan pemangkasan dan penyegaran,” ujar Sada.

Sedangkan untuk sektor pariwisata, Komisi II menyoroti banyaknya wisatawan asing yang bekerja secara ilegal di Bali. Selain itu, ada juga fenomena terbaru, yang mana kedatangan wisatawan meningkat, namun tingkat hunian hotel menurun. Disinyalir hal ini disebabkan banyaknya wisatawan yang menginap di kosan dan juga vila yang tidak berizin.

“Tetapi kita tidak boleh menyalahkan masyarakat yang memiliki usaha. Untuk ke depannya, sudah ada wacana bahwa dari rumah kos akan menjadi homestay. Jadi homestay akan dibuatkan regulasinya, sehingga bisa terpantau di mana wisatawan berada,” kata politisi Demokrat asal Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta ini.

Sementara untuk sektor pertanian dan pangan, Komisi II memberikan sejumlah masukan terutama minimnya minat masyarakat menjadi petani. “Hasil pertaniannya bagus, sedangkan yang menjadi kendala adalah saat pemanenan. Yang memanen kebanyakan berasal dari luar Bali. Tentu harus ada terobosan dari Dinas Pertanian dan Pangan untuk bisa mendatangkan mesin memanen, sehingga bisa efektif dan efisien,” bebernya.

Selanjutnya untuk DiskopUKMP, Komisi II mengharapkan agar program subdisi bunga bisa dimaksimalkan untuk membantu para pelaku UMKM. Selain dari sisi permodalan, DiskopUKMP juga diharapkan membantu dari sisi pemasaran, agar UMKM Badung makin dikenal. “Terkait adanya koperasi merah putih, diharapkan tidak menjadi pesaing dari yang sudah ada seperti Bumda, Bupda, dan UMKM-UMKM yang sudah berkembang di Badung,” tegas Sada.

Terakhir untuk Dinas Perikanan, Komisi II mendorong OPD tersebut untuk meningkatkan hasil perikanan Kabupaten Badung. Selain itu, penyediaan sarana prasarana dinilai penting seperti pembuatan kolam dan tambak. “Misalkan kita membuat keramba ikan di laut, sudah barang tentu harus memilih tempat yang khusus, yang bagus, dan ketinggian airnya bisa disesuaikan, serta tidak ada gangguan dari pariwisata yang kita lakukan di laut,” katanya. @ ind