Badung Siapkan Rp 9,3 Miliar, Untuk Bangun 170 Unit Bedah Rumah Tahun 2025

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung merancang pembangunan rumah layak huni sebanyak 170 unit untuk masyarakat di Gumi Keris (julukan kabupaten Badung,red) pada tahun 2025. Program bedah rumah tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,3 miliar dengan anggaran per unit sebesar Rp 55 juta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badung, Anak Agung Ngurah Bayu Kumara Putra mengatakan, saat ini tengah dirancang Peraturan Bupati (Perbup) terkait mekanisme pemberian bantuan bedah rumah tersebut. Mengingat adanya kementerian baru saat ini, sehingga kriteria pemberian bedah rumah harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru. “Kementerian yang baru yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kan mengeluarkan standar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kalau dulu kami buat MBR, dasar yang kami pakai adalah UMR. Kalau di bawah UMR, berarti termasuk MBR. Kalau setara UMR tidak dapat bantuan. Nah sekarang MBR itu distandarkan dari kementerian,” ujar Bayu Kumara, Sabtu (26/4).

Bayu Kumara melanjutkan, peraturan terbaru dari kementerian ini selanjutnya disesuaikan di tingkat daerah dengan merancang Perbup. Kata dia, rancangan Perbup saat ini tengah berproses. “Draft Perbup sudah masuk ke Bagian Hukum Setda Badung. Mudah-mudahan ini segera rampung. Harapannya antara Mei atau Juni sudah jalan program bedah rumahnya,” terang Bayu Kumara.

Dikatakan, sebanyak 170 unit bedah rumah ini merupakan permohonan dari desa dan kelurahan. Menurut Bayu Kumara, sampai tahun 2025 ada 1.600 permohonan bedah rumah yang masuk dari desa/kelurahan se-Badung. Setelah permohonan masuk harus melalui proses survei dan verifikasi yang bertahap, sehingga bisa diprioritaskan penerima yang rumahnya benar-benar tak layak huni. 

Bayu Kumara menyebut, ada dua jenis bantuan perumahan yakni bedah rumah (pembangunan rumah baru) dan rehab rumah (perbaikan). “Permohonan banyak sekali, tapi kami selesaikan secara bertahap. Dan kami juga nanti memperjuangkan melalui CSR (corporate social responsibility) perusahaan-perusahaan. Sementara dari APBD segitu dulu (Rp 9,3 miliar). Karena ini kan dirancang saat pemerintahan bupati yang lama. Sehingga saat ini kami menyesuaikan lagi. Mudah-mudahan saat Perubahan APBD 2025 dapat lagi (anggaran), sehingga lebih banyak masyarakat dapat bantuan,” pungkasnya.ind